Sekda NTT Buka Pintu Kemitraan JPIC SVD: Migran, Investasi, Ekologi dan Perbatasan Jadi Prioritas

KUPANG — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membuka ruang kemitraan strategis dengan Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC) SVD Timor untuk menjawab sejumlah persoalan mendasar masyarakat, mulai dari migrasi non-prosedural dan perdagangan orang (trafficking), pengembangan ekonomi masyarakat, krisis ekologi hingga keamanan kawasan perbatasan. ​Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Koordinator JPIC SVD Timor P. Domi K. Dheo, SVD, dengan Sekretaris Daerah Provinsi NTT Fransiskus Sales Sodo, di Kantor Sekda Provinsi NTT, Rabu (2/9/2026). ​Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut penjajakan kemitraan JPIC SVD Timor dengan Pemprov NTT, sekaligus bagian dari upaya menerjemahkan strategi pelayanan JPIC SVD Timor periode 2025–2030 ke dalam kerja nyata di tengah masyarakat. ​P. Domi menjelaskan bahwa JPIC SVD hadir untuk mendampingi masyarakat dalam isu keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan, sesuai dengan karisma Serikat Sabda Allah (SVD). ​Dalam pertemuan itu, JPIC SVD Timor memaparkan sejumlah persoalan strategis yang menjadi perhatian di wilayah pelayanan SVD Timor. ​Salah satunya adalah persoalan migrasi. Masih adanya migrasi non-prosedural dinilai membutuhkan pendekatan bersama antara pemerintah, gereja dan masyarakat sipil agar masyarakat NTT memiliki akses terhadap migrasi yang aman, legal dan bermartabat. ​JPIC SVD Timor menyatakan komitmennya untuk ikut menekan praktik migrasi non-prosedural sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap skema migrasi prosedural dengan perlindungan dan jaminan kehidupan yang lebih baik. ​Menanggapi hal tersebut, Sekda NTT menyambut positif keterlibatan JPIC SVD Timor. ​Menurut Sekda, kehadiran JPIC SVD selama ini telah ikut berkontribusi dalam menekan persoalan trafficking dan kekerasan terhadap migran. ​Ia menilai perlindungan terhadap pekerja migran harus terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keagamaan maupun masyarakat sipil. ​Pemprov NTT, kata dia, siap bekerja sama dengan JPIC SVD untuk mendorong semakin banyak masyarakat memilih jalur migrasi prosedural. ​Investasi Harus Berpihak kepada Rakyat ​Selain isu migrasi, pembahasan juga menyentuh peluang investasi dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat. ​Sekda NTT menyampaikan rencana fasilitasi masuknya investor dari Malaysia yang dikoordinasikan oleh Felix. Dalam konteks tersebut, keterlibatan SVD dan JPIC dipandang penting untuk ikut mengawal agar investasi yang masuk benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. ​JPIC SVD Timor juga menyampaikan gagasan pemanfaatan lahan tidur milik SVD di sejumlah wilayah Timor agar dapat dikembangkan menjadi lahan produktif. ​Program tersebut diharapkan dapat mendorong penguatan ekonomi masyarakat di basis-basis pelayanan SVD sekaligus mengoptimalkan aset yang selama ini belum produktif. ​Dalam pembahasan investasi, JPIC menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian agar investasi tidak mengorbankan kepentingan masyarakat adat maupun lingkungan. ​Dengan demikian, investasi tidak hanya dilihat dari nilai modal yang masuk, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. ​Krisis Ekologi dan Kekeringan Jadi Perhatian ​Isu ekologi juga menjadi perhatian serius dalam pertemuan tersebut. ​JPIC SVD Timor menyoroti persoalan kekeringan akibat musim kemarau yang panjang serta dampak aktivitas pertambangan di Timor yang berpotensi mengancam lingkungan dan kehidupan masyarakat. ​Persoalan tersebut dinilai membutuhkan kerja sama lintas sektor karena tekanan terhadap lingkungan pada akhirnya berkaitan langsung dengan ketahanan hidup masyarakat, terutama kelompok yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya alam. ​Selain itu, JPIC SVD Timor menyoroti pentingnya sinergi dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. ​Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, masyarakat perbatasan membutuhkan bukan hanya keamanan, tetapi juga akses terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. ​Sekda Kenali Jejaring Komunitas SVD di Timor ​Dalam pertemuan tersebut, Sekda NTT juga menggali informasi mengenai keberadaan dan persebaran komunitas SVD di wilayah Timor. ​Sejumlah komunitas yang dibahas antara lain komunitas SVD di St. Yoseph Nenuk, Atambua; Noemeto, Kefamenanu; Nulle, Soe; serta komunitas di Oebufu dan BBG TDM, Kota Kupang. ​Pembahasan mengenai persebaran komunitas tersebut memperlihatkan potensi jejaring gereja dan masyarakat yang dapat menjadi kekuatan sosial dalam mendukung program pembangunan dan pelayanan kemanusiaan di NTT. ​Sekda Fransiskus Sales Sodo sendiri merupakan alumni Seminari Kisol, Manggarai Timur. ​Bantuan Gempa Flores Dikoordinasikan melalui BPBD ​Selain membahas kemitraan jangka panjang, pertemuan juga secara khusus membicarakan rencana JPIC SVD Timor mengirimkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak gempa Flores. ​Merespons rencana tersebut, Sekda NTT langsung melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi NTT sekitar pukul 15.00 WITA. ​JPIC SVD Timor selanjutnya diminta menunggu informasi teknis dari BPBD terkait mekanisme pengiriman bantuan. ​BPBD akan menjadi pintu utama koordinasi agar distribusi bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran, terkoordinasi, serta menghindari penumpukan atau tumpang tindih bantuan di lapangan. ​Langkah ini dinilai penting dalam penanganan bencana karena efektivitas bantuan tidak hanya ditentukan oleh jumlah bantuan yang dikirim, tetapi juga oleh ketepatan sasaran dan koordinasi distribusinya. ​Empat Agenda Besar Menanti Tindak Lanjut ​Dari pertemuan tersebut, Pemprov NTT dan JPIC SVD Timor membuka ruang kemitraan pada sedikitnya empat isu utama, yakni migrasi, sosial ekonomi, ekologi dan keamanan perbatasan. ​Khusus bidang migrasi, kedua pihak diarahkan untuk membangun program yang mendorong migrasi prosedural, aman dan bermartabat. ​Di bidang ekonomi, JPIC diharapkan dapat ikut mengawal investasi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta tidak merugikan masyarakat adat dan lingkungan. ​Sementara pada sektor kebencanaan, koordinasi teknis akan dilanjutkan bersama BPBD Provinsi NTT. ​Pertemuan yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan tersebut menjadi momentum mempertemukan kekuatan pemerintah dan masyarakat sipil dalam menjawab persoalan NTT. ​Bagi JPIC SVD Timor, kemitraan tersebut bukan sekadar kerja sama kelembagaan, melainkan bagian dari upaya menghadirkan keadilan sosial, perdamaian, perlindungan terhadap kelompok rentan dan keutuhan ciptaan dalam kehidupan masyarakat NTT.